Di Seputar Kita News.Net -- Majene-Kifli Aktivis gerakan Mahasiswa Majene Menyoroti (Kejati) Kejaksaan Tinggi provinsi Sulawesi Barat Dengan Keterlambatan Penanganan Korupsi PERUSDA Kabupaten majene Atau badan usaha Milik Daerah 25/12/25
Kifli Ia menilai proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Perusda Majene telah berlangsung terlalu lama tanpa kejelasan hukum yang tegas
Saya selaku Aktivis di majene ini Persoalan penegakan hukum yang lamban di tangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di nilai gagal menjalankan Fungsi sebagai penegak Hukum yang jelas
lanjut Kifli kalo Memang ada pemeriksaan di Kejati dan Hasilnya apa harus Ada keterbukaan publik Apalagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik
Kewajiban badan publik (pemerintah, BUMN/BUMD, lembaga negara, dan lembaga yang dananya bersumber dari APBN/APBD) untuk membuka informasi
Saya Juga Menilai Bahwa Jangan sampai ada percobaan Penyelamatan hukum dengan keterlambatan penyelidikan ini untuk menetapkan dia tersangka jangan ada penyalagunaan jabatan di kubuh pemerintah atau ada pembelaan pada kasus korupsi perusda ini Itu Aset Daerah Undang-Undang nya sangat jelas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara…
Saya selaku Aktivis Di majene akan tetap mengawal keterlibatan penahanan kasus korupsi perusda Di majene saya Meminta kepada (Kejati)kejaksaan tinggi Sulawesi barat jaga propesinalisme dan integritas sebagai penegak hukum pungkasnya (AW)
