Di Seputar Kita News. Net -- Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga di kediaman pribadinya di Hambalang pada Selasa malam, 19 Agustus 2025. Pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam ini membahas perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.
Pembahasan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Presiden menekankan bahwa selama menjabat sebagai Presiden RI, tidak ada yang bisa bertindak seenaknya, terutama yang besar dan kaya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menko Pangan, Mendagri, Menteri ESDM, Menlu, Mensesneg, Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI. Kehadiran pejabat tinggi negara ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani masalah ini dan akan melakukan upaya konkret untuk menertibkan kawasan hutan dan tambang ilegal.
Penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia. Kegiatan ilegal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan pendapatan negara, dan bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk menertibkan kawasan hutan dan tambang ilegal.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah konkret untuk menangani masalah ini. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan negara dan menjaga lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan penertiban ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan dan memberikan dukungan.
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri serta kepala lembaga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal. Pemerintah perlu terus meningkatkan upaya untuk menangani masalah ini dan memastikan bahwa kegiatan penertiban dilakukan secara efektif dan efisien. (M.khanif)
