Di Seputar Kita News.Net -- Toraja Utara -- Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mempercepat realisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis dan berbayar yang hingga awal 2026 belum menunjukkan hasil nyata. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh camat, dan perangkat daerah terkait di Ruang Pola Kompleks Perkantoran Panga’, Kamis (8/1/2026).
Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi menegaskan bahwa percepatan PBG membutuhkan keberanian mengambil keputusan dan kerja kolektif lintas wilayah. Ia meminta jajaran kecamatan tidak terjebak pada keraguan yang justru menghambat program. Menurutnya, target PBG hanya bisa tercapai jika 21 kecamatan bergerak serentak dengan komitmen yang sama.
Dalam rapat terungkap fakta krusial: hingga kini belum satu pun data PBG masuk dari kecamatan, meski sosialisasi telah dilakukan berulang kali. Sekretaris Daerah menilai pola kerja yang berhenti pada rapat tanpa tindak lanjut harus dihentikan. Pemerintah menuntut langkah konkret, lengkap dengan target jelas per kecamatan agar proses tidak kembali stagnan.
Fokus utama diarahkan pada PBG gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan batas luasan bangunan maksimal 36 meter persegi. Dinas teknis menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan prototipe gambar bangunan sederhana yang bisa langsung digunakan. Artinya, tidak ada lagi kendala teknis—tinggal kemauan untuk menginput dan memproses data di aplikasi.
Selain PBG gratis, percepatan PBG berbayar juga disorot sebagai potensi penting bagi daerah. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah penataan ruang dan kepastian hukum bangunan, bukan semata retribusi. Namun, di tengah menurunnya transfer anggaran pusat, optimalisasi PBG berbayar dinilai dapat membantu memperkuat pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Rapat turut menegaskan komitmen penegakan aturan tata ruang. Bangunan yang melanggar ketentuan PBG dan rencana tata bangunan lingkungan akan ditindak sesuai prosedur. Pemerintah meminta pelimpahan kewenangan penertiban segera dilakukan agar aturan tidak berhenti di atas kertas.
Sebagai tindak lanjut, disepakati evaluasi dilakukan rutin setiap hari Kamis. Setiap camat diminta memastikan data PBG gratis dari kelurahan dan lembang segera masuk, dengan target awal minimal lima data per wilayah. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menegaskan keseriusannya memastikan program PBG berjalan nyata, tepat sasaran, dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat. (M.khanif)
