Di Seputar Kita News.Net -- Majene -- Puluhan murid sekolah dasar serta sejumlah balita di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, terpaksa mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Sendana 2, Selasa (13/1/2026). Mereka diduga mengalami keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi upaya negara meningkatkan kesehatan dan gizi anak.
Peristiwa ini langsung memantik perhatian publik. Program MBG yang dirancang untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi justru diduga menimbulkan risiko kesehatan serius. Warga berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan pengawasan menyeluruh.
Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Majene, Sandi, menegaskan bahwa kasus ini menjadi alarm keras lemahnya pengawasan. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG seharusnya aktif mengawasi sejak awal, bukan baru bergerak setelah anak-anak jatuh sakit. “Pengawasan itu kewajiban, bukan reaksi setelah kejadian,” tegasnya.
Sandi menyoroti kewajiban setiap dapur MBG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagaimana diatur dalam regulasi. Selain itu, penerapan standar HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan sistem manajemen keamanan pangan nasional wajib dijalankan secara ketat. Tanpa standar ini, risiko kontaminasi pangan sangat tinggi.
Ia juga mengingatkan bahwa satu dapur MBG melayani ratusan anak. “Kalau satu dapur gagal, dampaknya bukan satu dua orang, tapi ratusan anak bisa sakit sekaligus,” ujarnya. Karena itu, pemeriksaan tidak boleh berhenti di dapur, tetapi juga harus menyasar rantai pasok bahan pangan.
Menurut Sandi, toko atau pemasok yang memotong dan membersihkan ayam, daging, atau ikan untuk MBG wajib memiliki SLHS, air bersih, tempat pemotongan terpisah, serta pengelolaan limbah yang layak. Begitu pula pemasok bahan seperti minyak dan susu harus memenuhi standar BPOM agar keamanan pangan benar-benar terjamin.
Ia menegaskan bahwa keracunan MBG biasanya tidak terjadi karena satu faktor tunggal, melainkan akibat terputusnya rantai keamanan pangan—mulai dari bahan baku, proses di dapur, hingga distribusi. Karena itu, pengawasan harus bersifat menyeluruh dan berlapis.
Dalam konteks perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mendorong adanya pengawasan berbasis komunitas. Sekolah dan orang tua diharapkan aktif melaporkan tidak hanya kasus keracunan, tetapi juga keterlambatan distribusi makanan dan reaksi alergi anak agar segera ditangani.
Menutup pernyataannya, Sandi menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah anak yang menerima makanan, tetapi dari sejauh mana program tersebut benar-benar meningkatkan status gizi anak. Ia mendesak Dinas Kesehatan Majene rutin memeriksa perkembangan gizi peserta MBG dan menyampaikannya secara terbuka ke publik. “Kami siap berdiskusi dan mengawal ini demi keselamatan dan masa depan anak-anak,” pungkasnya. (AW)
