Di Seputar Kita News.Net -- Rantepao -- Polemik dugaan adanya “P3K siluman” di Kabupaten Toraja Utara kembali memanas. Isu yang menyeret sejumlah nama ke dalam daftar penerima P3K tanpa proses resmi kini mendapat bantahan keras dari salah satu pihak yang merasa dirugikan: Risalina, pramusaji di rumah jabatan (rujab). Ia menegaskan bahwa namanya dicatut tanpa dasar dan informasi yang beredar telah menyesatkan publik.
Risalina mengungkapkan bahwa ia telah bekerja sebagai tenaga honorer sejak tahun 2020. Karena itu, tuduhan bahwa dirinya “tiba-tiba” muncul sebagai pegawai non-ASN tanpa rekam jejak dianggapnya tidak hanya salah, tetapi juga merusak reputasinya. Ia mengaku baru mengetahui namanya ikut tercantum dalam isu “P3K siluman” setelah informasi tersebut menyebar tanpa adanya konfirmasi.
“Saya honorer sejak 2020. Jadi sangat tidak benar kalau saya disebut tiba-tiba muncul sebagai P3K. Nama saya dicatut tanpa klarifikasi, dan itu merugikan saya,” tegas Risalina, menekankan bahwa publik perlu memahami fakta yang sebenarnya.
Dalam penelusuran lebih jauh, Risalina menjelaskan bahwa posisi pramusaji rujab berada langsung di bawah Sekretariat Daerah, dan status honorer di unit tersebut bukan hal baru. Ia menilai rumor yang beredar menunjukkan lemahnya verifikasi informasi, sehingga membuka ruang spekulasi liar yang menyeret orang-orang yang tidak bersalah.
Menanggapi pertanyaan terkait keabsahan status Risalina, Kabag Umum Sekretariat Daerah Toraja Utara, Jisan Pakilaran, turut memberikan pernyataan resmi. Ia menegaskan bahwa Risalina memiliki SK honorer sejak tahun 2020, dan bahwa dokumen tersebut tersimpan secara administratif di Biro Umum dan Perlengkapan Setda Toraja Utara. Pernyataan ini sekaligus mematahkan tuduhan bahwa Risalina merupakan bagian dari skema “P3K siluman”.
Dengan semakin luasnya isu seputar dugaan manipulasi data P3K, klarifikasi ini menjadi penting agar publik memahami bahwa tidak semua nama yang beredar benar-benar terlibat. Risalina berharap agar aparat maupun masyarakat lebih berhati-hati menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang jelas.
Risalina menegaskan bahwa setiap tuduhan terkait kepegawaian harus didukung bukti dan ditelusuri melalui mekanisme resmi. “Verifikasi itu wajib. Jangan sampai ada orang yang jadi korban informasi yang tidak benar. Integritas proses administrasi itu sangat penting,” ujarnya.
Isu “P3K siluman” sendiri kini terus menjadi sorotan, dan publik menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan transparansi rekrutmen. (M.khanif)
