Di Seputar Kita News.Net -- Rantepao -- Unjuk rasa menolak proyek revitalisasi Lapangan Rante Rada di Toraja Utara kembali bergulir, Senin (24/11/2025). Massa aksi yang terdiri dari keluarga Tongkonan Lino dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNII) turun ke jalan menyampaikan protes keras atas proyek yang dinilai mengabaikan nilai adat dan kepentingan masyarakat. Aksi dimulai di gedung DPRD Toraja Utara dan berlanjut ke Kantor Bupati.
Para pengunjuk rasa menilai revitalisasi Lapangan Rante Rada tidak memiliki urgensi yang jelas dan dikhawatirkan akan mengubah fungsi lapangan sebagai ruang adat serta pusat kegiatan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa lapangan tersebut bukan untuk kepentingan segelintir orang, melainkan milik bersama masyarakat adat di wilayah tersebut.
Meski proyek revitalisasi sudah berjalan dengan anggaran sekitar Rp4 miliar, keluarga Tongkonan Lino dan mahasiswa GMNII tetap konsisten menolak. Mereka menyebut kehadiran proyek justru berpotensi menghilangkan nilai historis dan kultural Lapangan Rante Rada sebagai tanah ulayat.
Salah satu perwakilan keluarga Tongkonan Lino, Beatriks Bulo, dalam orasinya menyatakan bahwa langkah hukum akan ditempuh apabila aspirasi tersebut tidak diindahkan. “Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Proyek di Lapangan Rante Rada harus dihentikan dan dikembalikan ke fungsinya sebagai tanah ulayat,” tegasnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Toraja Utara.
Menyikapi desakan tersebut, unsur pimpinan DPRD Toraja Utara bersama sejumlah anggota DPRD yang menerima aspirasi akhirnya mengeluarkan rekomendasi resmi. DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menghentikan sementara pembangunan revitalisasi Lapangan Rante Rada hingga seluruh permasalahan adat, sosial, dan administrasi dapat dikaji ulang secara komprehensif.
DPRD menilai pemerintah perlu melakukan dialog terbuka dengan seluruh pihak terkait, termasuk perwakilan adat dan masyarakat pengguna lapangan. Hal ini untuk memastikan pembangunan tidak menimbulkan konflik dan tetap selaras dengan nilai budaya yang dijunjung masyarakat Toraja. “Kami berharap pemerintah berhati-hati dalam menindaklanjuti proyek, agar tidak berdampak pada ketegangan sosial yang lebih luas,” demikian tergambar dalam rekomendasi DPRD.
Aksi massa pun diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada DPRD dan pemerintah daerah. Para peserta aksi berharap rekomendasi DPRD segera direalisasikan menjadi kebijakan resmi, agar revitalisasi benar-benar dihentikan sementara dan proses penyelesaian persoalan adat dapat ditempuh tanpa tekanan apa pun. (M.khanif)
